Pemerintah Diminta Tak Pilih Kasih Soal Tambang Raja Ampat

Anggota DPR RI Mulyanto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk bertindak adil dan tegas terhadap seluruh aktivitas tambang nikel tanpa izin yang merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyoroti keputusan Menteri ESDM yang justru menghentikan operasional PT Gag Nikel—perusahaan milik BUMN—yang lokasinya jauh dari kawasan pariwisata Raja Ampat.

"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan obyek wisata tersebut. Jangan dibelokkan atau pilih kasih. Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat," ujar Mulyanto yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PKS dalam keterangannya.

Mulyanto menilai langkah pembekuan aktivitas PT Gag Nikel oleh Menteri ESDM justru tidak menyasar inti masalah yang dikeluhkan publik. Menurutnya, tambang-tambang yang lebih dekat dengan kawasan wisata seharusnya menjadi prioritas pengawasan karena dampaknya langsung mengancam ikon pariwisata dan keanekaragaman hayati Raja Ampat yang telah dikenal dunia.

Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan Tambang Nikel PT GAG di Raja Ampat Tidak Berdampak Serius pada Lingkungan

Ia juga menekankan pentingnya komitmen industri tambang terhadap paradigma environmental, social, and governance(ESG) sebagai perluasan dari praktik good corporate governance(GCG). Perusahaan, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Jangan sampai kerap muncul kasus, di mana masyarakat alih-alih mendapat manfaat dari operasi penambangan, tetapi malah menjadi pihak yang selalu dirugikan akibat bisnis pertambangan di wilayah mereka," ucap Mulyanto.

Baca Juga: Bahlil Sudah Cek Ke Raja Ampat Ini Hasilnya

Ia pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi terhadap tambang-tambang yang menimbulkan pencemaran lingkungan laut di Raja Ampat. Menurutnya, negara wajib hadir melindungi warga dan alam sebagai bentuk tanggung jawab antargenerasi.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT Gag Nikel terhitung sejak 5 Juni 2025. Langkah ini diambil menyusul tekanan dari aktivis lingkungan yang menolak pertambangan di Raja Ampat. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan terhadap perusahaan tambang lain yang beroperasi lebih dekat dengan lokasi wisata utama.