Warta Ekonomi,quickq免费版安卓apk Jakarta -

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak menangani isu tambang nikel yang diduga merusak keindahan alam Raja Ampat di Papua Barat dengan sejumlah langkah strategis.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan, khususnya pariwisata.

Baca Juga: Kemen Ekraf Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif Manfaatkan Peluang Ekonomi Digital

“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Menpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Selasa (10/6).

Untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat, Kementerian Pariwisata telah melakukan sejumlah langkah konkret diantaranya;

1. Kunjungan dan Dialog DPR Bersama Masyarakat

Kementerian Pariwisata bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.

Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.

Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.

2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

Menteri Pariwisata Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu (4/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.

Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2