Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi pengadaan printer yang digunakan dalam proyek e-KTP kepada ahli pengadaan barang atau jasa.?KPK pada Kamis (27/7) memerika ahli pengadaan barang atau jasa Harmawan Kaeni sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket e-KTP untuk tersangka Setya Novanto (SN).

"Terhadap saksi kami juga mengonfirmasi lebih lanjut dan tentu saja mematangkan bukti terkait dengan proses pengadaan yang terjadi yang diduga merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun tersebut," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (27/7/2017) .

Lebih lanjut, Febri juga menyatakan bahwa KPK saat ini sedang mendalami bagaimana proses pembahasan yang terjadi sebelum penganggaran proyek e-KTP dalam penyidikan untuk tersangka Setya Novanto.

"Termasuk juga indikasi aliran dana untuk mengurus proses penganggaran tersebut. Di fakta persidangan sudah muncul dan kita bisa simak bersama-sama bahwa ada beberapa pemberian yang terjadi dan ada beberapa aliran dana yang terjadi dari berbagai sumber itu, tentu kami klarifikasi satu persatu," tuturnya. (Ant)

• ·美国创意设计学院怎么样？
• ·Pertamina, Petronas, dan SK Earthon Kerja Sama Eksplorasi di Blok Binaiya
• ·Kemenperin Bantah Menperin Gagal Bangun Manufaktur
• ·Rasa Nostalgia di Semangkuk Kolak Legendaris Bu Mumun
• ·Tidak Beribadah tapi Nikmat Berlimpah, Sudah Pasti Dapat Istidraj?
• ·Berdamai dengan Rius, Garuda Buat Vlogger Indonesia Ketiban Untung
• ·IHSG Sesi I Menguat 0,44% ke 7.173, Saham ANTM Jadi Buruan Investor
• ·Universitas Esa Unggul Resmikan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
• ·Wacana KRIS BPJS oleh Menkes Dinilai Rugikan Pekerja, Pemerintah Diminta Kaji Ulang
• ·Punya Kesamaan Sejarah, Prabowo Ungkap Visi Indonesia dan Vietnam di 2045
• ·Catat! Prabowo Sebut THR ASN, PPPK, TNI
• ·Berdamai dengan Rius, Garuda Buat Vlogger Indonesia Ketiban Untung
• ·Firli Bahuri Ngaku Ingin Hidup Sebagai Rakyat Jelata Usai Mundur Sebagai Ketua KPK
• ·澳大利亚艺术类大学，这几所你值得申请！
• ·意大利建筑设计学院有哪些？
• ·Polisi Gagal Ungkap Kasus Penyerangan Novel, Amnesty International: Jokowi Harus Turun