JAKARTA,官方正版quickq加速器 DISWAY.ID --Ditengah-tengah ketidakpastian perekonomian global, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia terbukti tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ini.

Menurutnya, hal ini dapat dibuktikan dari ingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil pada level 5 persen (yoy), posisi fiskal yang sehat dengan defisit anggaran dan rasio utang negara yang rendah, inflasi yang terkendali pada Maret 2025 sebesar 1,03 persen (y-o-y).

Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Februari 2025 pada level optimis sebesar 126,4, PMI Manufaktur Maret 2025 yang berada di zona ekspansif sebesar 52,4 menjadi wujud resiliensi perekonomian nasional.

BACA JUGA:Kemendagri Sebut Lucky Hakim Punya Keterbatasan Pemahaman Soal Izin Perjalanan

BACA JUGA:Prabowo Geram Banyak Peraturan Teknis Kementerian: Pertek Harus Izin Presiden

"Tadi sudah saya sampaikan bahwa DPK kita di atas 5 persen dan penyaluran kreditnya di atas 10,42 persen. Kemudian likuiditas perbankan terjaga, loan to deficit ratio-nya sudah juga di angka baik 88,92 persen dan juga kita lihat capital adequacy ratio-nya 27 persen. Sehingga sebetulnya perbankan kita solid dalam periode saat sekarang," ujar Menko Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi, yang digelar secara daring pada Selasa 8 April 2025.

Kendati begitu, Menko Airlangga juga menambahkan bahwa risiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik.

Proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta kebijakan Tarif Resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

Untuk mengatasi hal ini, Menko Airlangga menambahkan bahwa Pemerintah ndonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis diantaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis.

BACA JUGA:Lucky Hakim Tegaskan Liburan ke Jepang Pakai Dana Pribadi, Bukan Fasilitas Negara

BACA JUGA:Benarkan Prabowo Bertemu Megawati, Dasco: Berlangsung 1,5 Jam, Suasana Pertemuan Hangat

Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA).

Pemerintah juga akan melakukan Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui Relaksasi TKDN sektor ICT  dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta Evaluasi Lartas (Import License), hingga Percepatan Halal.

"Di samping itu, Pemerintah juga menyiapkan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS," tutur Menko Airlangga.

• 1
• 2
• »