Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen mengimpor energi dari Amerika Serikat, meskipun terdapat risiko dari sisi jarak pengiriman yang mencapai 40 hari.

“Gak ada alasan,” kata Bahlil singkat saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama energi antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sudah terjalin erat, terutama dalam sektor minyak dan gas bumi (migas). Bahkan, lebih dari separuh kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional dipasok dari Negeri Paman Sam.

“59 persen dari total LPG yang kita konsumsi itu dari Amerika. Gak ada soal,” tambahnya.

Baca Juga: Ini Risiko Pengalihan Impor Energi ke Amerika Versi Bos Pertamina

Tak hanya LPG, impor minyak mentah dari AS saat ini juga mencakup sekitar 6–7 persen dari total kebutuhan nasional. Pemerintah tengah merancang strategi untuk meningkatkan volume impor LPG hingga 85 persen dan minyak mentah hingga 40 persen. Termasuk bahan bakar minyak (BBM), total nilai perdagangan energi dari AS diperkirakan mencapai US$10 miliar.

Namun, keputusan ini tak luput dari catatan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyoroti potensi gangguan terhadap ketahanan stok energi nasional akibat waktu tempuh pengiriman dari AS yang jauh lebih lama dibanding sumber pasokan lain seperti Timur Tengah atau negara-negara Asia.

Baca Juga: RI Impor Energi USD 40 Miliar Per Tahun, Kok Bisa? Ini Kata Bahlil

“Jarak pengiriman dari Amerika Serikat jauh lebih panjang, sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah atau negara-negara Asia. Jika terjadi gangguan seperti badai atau kabut, ini dapat langsung berdampak pada ketahanan stok nasional,” ujar Simon dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (22/5/2025).

Meski begitu, Pemerintah menyatakan siap mengantisipasi risiko logistik tersebut demi memperkuat hubungan dagang strategis dan mendiversifikasi sumber pasokan energi nasional.