JAKARTA,quickq官网下载安卓版 DISWAY.ID --Hingga saat ini, kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk para mitra pengemudi Ojek Online (Ojol) masih kerap kali menemui tantangan serius terkait transparansi dan implementasi.

Pasalnya, saat ini regulasi pemberian THR untuk para pengemudi Ojol masih terbilang lemah dalam memastikan transparansi pemberian tunjangan hari raya.

Menurut Pengamat Kebijakan Publk dan Ekonomi I Dosen FEB UPNVJ I Eks-OECD Advisor for Indonesia, Freesca Syafitri, tanpa pengawasan yang jelas, aplikator memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan skema sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

BACA JUGA:Sambut Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Luncurkan Program BINA Lebaran 2025

BACA JUGA:Student Loan Diusulkan DPR Atasi Kendala Pembayaran Biaya Kuliah Mahasiswa

"Pemerintah perlu memastikan aplikator mematuhi kebijakan THR melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat," ujar Freesca saat dihubungi oleh Disway pada Sabtu 15 Maret 2025.

Dalam hal ini, Fresca menambahkan, Pemerintah juga perlu menetapkan standar yang transparan, membangun sistem pengawasan yang efektif, serta mengeksplorasi solusi berbasis teknologi seperti blockchain dan crowdfunding. 

"Melibatkan lembaga independen atau organisasi pekerja mandiri sebagai pemantau dapat menjadi solusi untuk memastikan implementasi yang lebih transparan. Selain itu, audit berkala terhadap aplikator dapat menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini," pungkas Freesca.

Selain itu, Fresca juga menyoroti perlunya ada sanksi tegas untuk para aplikator yang terbukti tidak mematuhi aturan, atau erbukti melakukan manipulasi dalam distribusi THR. 

BACA JUGA:Proyek Strategis Nasional Dinilai Langgar HAM, Warga Merauke Bersuara

BACA JUGA:Indonesia Defisit APBN, Menko Airlangga Optimis Maret Akan Membaik

"Dengan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem kerja mandiri yang lebih stabil dan sejahtera," jelas Freesca.

Bukan tanpa sebab. Menurut Freesca, ketidakpastian dalam pemberian THR dapat memperkuat perasaan ketidakamanan di kalangan pekerja mandiri.

Selain itu, ketimpangan dalam pemberian THR juga dapat memicu ketegangan sosial di antara pekerja mandiri itu sendiri.

• 1
• 2
• »

• ·Trump Dibuat Kaget, Ini Alasan Pengadilan Batalkan Kebijakan Tarif AS
• ·Bukan Bitcoin, Meme Coin Justru Gerbang Utama Adopsi Kripto Global
• ·FOTO: Menengok Lahan Pertanian di Bawah Depo LRT Jakarta
• ·Thorcon Gandeng ITB dan AIMTOPINDO Bangun Teknologi Energi Nuklir Masa Depan
• ·伊斯曼音乐学院电影配乐专业好吗？
• ·Paus Fransiskus Kunjungi Indonesia, Okupansi Hotel di Jakarta Melesat
• ·Check Out Tak Lapor Resepsionis, Tagihan Hotel Jebol Dipakai Penipu
• ·Gagal Bayar Turun 24%, Honest Card Optimis Jumlah Pengguna Naik Empat Kali Lipat 2025
• ·Usai Ungkap Jual Tiket Coldplay Palsu, Polisi Sebut Banyak Jual Beli Rekening
• ·Waspada 5 Gejala Khas Penyakit Jantung, Ada Bagian Tubuh yang Bengkak
• ·Air Cooler dapat Menjaga Kelembaban Kulit dan Mencegah Kulit Menjadi Kering, ini Penjelasannya
• ·Ragam Metode Bedah dan Rekonstruksi Canggih Atasi Kanker Payudara
• ·Sultan Rifat yang Terjerat Kabel Optik Kini Ditangani Tim Dokter RS Polri
• ·5 Sayuran Ini 'Berbahaya' untuk Penderita Diabetes, Batasi Porsinya
• ·Pembagian Alat Kontrasepsi Tak Menyasar Seluruh Remaja, Begini Pejelasan Kemenkes
• ·Berkemeja Biru Saat Hadiri Kongres PAN, Jokowi: Saya Pakai Agar Ketularan Gantengnya Zulhas