JAKARTA,quickq加速永久免费版 DISWAY.ID -- Pasca Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia, bulan Agustus 2024 kembali dinyatakan mengalami kontraksi, dan mengalami penurunan sebesar 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.

Menurut pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, pihak Kemenperin sendiri sudah tidak kaget dengan hasil tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian atau Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur.

BACA JUGA:Cerita Andra Soni tentang Awal Mula Hubungan Baiknya dengan Prabowo Subianto

BACA JUGA:Jarak Dibatasi, Umat Boleh Melihat Paus Fransiskus Maksimal Radius 50 Meter

Menperin Agus juga menambahkan, melemahnya penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri terutama sejak bulan Mei 2024.

Selain itu, S&P Global juga menyebutkan adanya pelemahan penjualan yang menyebabkan peningkatan stok barang jadi selama dua bulan berjalan.

"Adanya barang impor murah membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya," jelas Agus.

Di sisi lain, importir juga semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ke depan, seperti pemberlakuan BMAD, Lartas, atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.

BACA JUGA:Jadi Hotel Terapung untuk Atlet PON XXI Sumut-Aceh 2024, KM Kelud Milik Siapa dan Apa Fasilitasnya?

BACA JUGA:PNM Peduli Tanam Ribuan Pohon Mangrove dan Terumbu Karang di Kalimantan

Untuk inilah, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahwa untuk mendorong ekspansi industri manufaktur, Kemenperin juga akan terus mendorong percepatan perluasan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), percepatan penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Khususnya untuk industri terdampak seperti keramik, kertas, penerapan SNI, serta percepatan pembatasan barang impor dan penegakan hukum atas impor ilegal.

"Selain itu, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga perlu diprioritaskan pengesahannya, agar bisa menjadi game changer bagi industri manufaktur," jelas Febri.

• 1
• 2
• »

• ·Malaysia Target 35,6 Juta Kunjungan Turis Asing pada 2026, RI Berapa?
• ·Putusan Bebas untuk Alex Denni Jadi Momentum Evaluasi Sistem Peradilan
• ·Prospek Hilirisasi Nikel Menjanjikan, Pengamat Yakin PT Vale Indonesia Kian Solid Performa Bisnisnya
• ·Bulog Soal Penyaluran Beras SPHP: Kami Tunggu Arahan Pemerintah
• ·Rokok Kini Dilarang di Kota Milan, Wisatawan Diminta Patuh
• ·Rebutan Saldo DANA Kaget Rp599.000! Siapa Cepat Dia Dapat!
• ·Kenalan di Sosmed, Ngajak Ketemuan Wanita, Pria di Tangerang Gasak HP Korban
• ·Pemkab Kediri Lanjutkan Pembangunan Jalan Menuju Kawah Kelud
• ·Dua Staf Ahli Menteri Lukman Bakal Diperiksa KPK
• ·Tambah Modal Jumbo, Bali Towerindo Teken Perjanjian Fasilitas Kredit dengan Bank Mandiri
• ·Tren Skincare Pria Makin Menanjak di Indonesia
• ·Pecah! Premiere Mission: Impossible The Final Reckoning Sukses Raih Tepuk Tangan Penonton
• ·Ahmad Dhani: Saya Ngga Boleh Bicara, Mungkin Saya Berbahaya
• ·Anggota Komisi IX DPR RI Kritik PP 28/2024, Aturan Kesehatan Dinilai 'Matikan' Industri Padat Karya
• ·PKB: Di Luar Negeri, Ormas Bertindak Premanisme Bisa Dibubarkan Lewat UU Antiterorisme
• ·Kenalan di Sosmed, Ngajak Ketemuan Wanita, Pria di Tangerang Gasak HP Korban