British Chamber of Commerce (BritCham) Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyelenggarakan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) pada 8–9 Mei 2025 yang melibatkan lebih dari 100 pelaku usaha nasional maupun multinasional.

FGD ini merupakan bagian dari rangkaian menuju International Conference on Infrastructure (ICI) yang akan diselenggarakan pada 11–12 Juni 2025 mendatang, guna membahas tantangan, mengidentifikasi peluang, serta merumuskan solusi konkret terkait pembiayaan infrastruktur, pengembangan kota cerdas dan berkelanjutan, serta ketahanan dan transisi energi.

FGD ini menjadi forum strategis untuk memperkuat skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menyelaraskan rencana prioritas nasional dengan keahlian sektor swasta, guna mendorong inovasi serta menjawab tantangan kompleks.

Diskusi ini menghadirkan perspektif strategis dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin; serta perwakilan dari kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perekonomian, energi, investasi, dan infrastruktur.

FGD ini juga dihadiri oleh para tokoh terkemuka dari berbagai kamar dagang, antara lain Chairman BritCham Indonesia sekaligus CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE; Direktur Eksekutif EuroCham, Edison Bako; Wakil Ketua Kamar Dagang Tiongkok, Hang Yajuan; serta Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBINA), Daniel Rembeth. Selain itu, perwakilan dari pemerintah, kamar dagang, perusahaan multinasional yang bergerak di sektor infrastruktur, energi, kendaraan listrik (EV), lembaga keuangan pembangunan, hingga konsultan turut berpartisipasi dalam diskusi ini.

Dalam sambutannya Menteri Koordinator AHY menggarisbawahi pentingnya memadukan wawasan dari institusi-institusi internasional serta peran strategis kerja sama global untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Kita ingin memperkuat kemitraan jangka panjang – inilah yang menjadi hal esensial. Indonesia memiliki potensi menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, dengan pengembangan yang terintegrasi dan konektivitas global yang kuat, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta kualitas sumber daya manusia yang luar biasa,” ujarnya.

Menyoroti pentingnya penyelarasan visi strategis pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dengan masukan praktis dari pelaku usaha, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

“FGD ini merupakan platform strategis untuk menyinergikan prioritas pemerintah dengan wawasan praktis dari sektor swasta. Melalui kolaborasi multisektor, kita dapat mengidentifikasi hambatan sistemis, memperluas solusi yang berdampak, sehingga memastikan pembangunan infrastruktur yang adaptif dan inklusif,” ungkap Deputi Rachmat Kaimuddin. “Pemerintah akan terus memperbaiki regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Kami menyambut baik dukungan komunitas bisnis internasional, dan mengapresiasi BritCham yang telah mengambil peran kepemimpinan dalam inisiatif ini,” tambahnya.

Donny Donosepoetro OBE menegaskan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam membentuk kemitraan infrastruktur berkelanjutan dalam jangka panjang. “Dialog antara sektor publik dan swasta ini sangat penting untuk mewujudkan visi kebijakan menjadi langkah nyata. FGD ini tidak hanya mengungkap berbagai hambatan praktis, tetapi juga membuka peluang dan ruang baru melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. BritCham bangga menjadi fasilitator diskusi strategis dalam FGD ini yang menjembatani berbagai perspektif sekaligus mendorong kerja sama untuk membuka peluang baru serta mempercepat pengembangan infrastruktur di Indonesia,” tutup Donny.

Membuka Akses Pendanaan untuk Infrastruktur Berkelanjutan

FGD pertama diselenggarakan oleh PERBINA dengan tema ‘Unlocking Infrastructure Financing: Perspectives from International Financial Institutions’ berlangsung pada 8 Mei dan dihadiri oleh 30 lembaga keuangan, termasuk bank pembangunan multilateral (multilateral development bank/MDB), lembaga pembiayaan pembangunan (development finance instutiton/DFI), lembaga kredit ekspor, serta perbankan global dan nasional.

Dipimpin oleh Donny Donosepoetro OBE yang juga mewakili fokus Standard Chartered pada empat area utama:

•Mengidentifikasi hambatan utama dan faktor pendukung dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

•Meninjau peran perbaikan kebijakan dan koordinasi antar-lembaga dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

•Meningkatkan kelayakan proyek, visibilitas alur proyek, dan mekanisme berbagi risiko.

•Meningkatkan skala blended finance dan memperkuat kerangka kerja KPBU.

"Pembiayaan infrastruktur tidak cukup hanya dengan modal dana. Diperlukan kepercayaan, transparansi, dan keselarasan antara prioritas publik dan kapabilitas swasta," ujar Donny. "FGD ini menjadi ruang penting untuk menggali wawasan kelembagaan dan mengidentifikasi aspek strategis yang memungkinkan koherensi kebijakan memberikan dampak besar, serta mengeksplorasi model pembiayaan yang dapat direplikasi dan ditingkatkan skalanya."

Membangun Kota Berkelanjutan untuk Masa Depan

FGD kedua dilaksanakan pada 9 Mei mengangkat tema “Smart and Sustainable Cities,” membahas perencanaan serta pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan dengan lebih dari 50 partisipan dari perwakilan kementerian, perusahaan jasa lingkungan, mitra pembangunan, dan kamar dagang asing.

Bersama Deputi Rachmat Kaimuddin, Andy Citawarman, Water Sector Leader dari Mott MacDonald Indonesia, memandu pembahasan tantangan dalam pengelolaan sampah terintegrasi, perlindungan pesisir, perumahan terjangkau, transportasi berkelanjutan, dan akses sanitasi, air bersih, serta layanan sosial. Peserta FGD berdiskusi berdasarkan pengalaman lapangan dan praktik terbaik global, menyoroti sejumlah prioritas strategis untuk mendorong infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.

Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan Solusi perkotaan berkelanjutan yang ramah lingkungan, inklusif secara sosial, dan layak secara ekonomi. Beberapa poin utama yang disepakati:

•Kepastian regulasi untukinfrastruktur hijau dan perlunya dialog rutin sektor publik dan swasta untuk mendukung harmonisasi kebijakan.

•Konsistensi kebijakan jangka panjang terkait komitmen ESG dan insentif investasi untuk menarik dan mempertahankan mitra global.

•Model KPBU yang lebih terkoordinasi dan perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dan BUMN untuk mempercepat implementasi proyek.

•Pendekatan yang lebih terstruktur dalam mengatasi isu lahan, kepastian hukum, dan keamanan operasional menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor.

Kolaborasi dalam Transisi Energi yang Adil dan Aman

FGD terakhir bertajuk “Powering Indonesia’s Future: Collaborative Pathways for Energy Security and Transition” dihadiri lebih dari 50 peserta dari kementerian, perusahaan energi dan utilitas, penyedia energi, produsen otomotif, serta mitra pembangunan. Dipandu oleh Safiah Moore, Associate Principal dari Arup Indonesia, sesi ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan berkelanjutan dengan kebutuhan akan energi yang andal dan terjangkau, sejalan dengan target Nol Emisi 2060.

Diskusi merumuskan sejumlah prioritas percepatan transisi energi Indonesia:

•Penyederhanaan dan transparansi regulasi untuk mendorong investasi pada energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, dan jaringan listrik.

•Penguatan pembiayaan campuran antara sektor publik-swasta untuk mengurangi risiko investasi di sektor energi bersih dan transportasi, melalui kolaborasi antara BUMN dan mitra swasta.

•Mempercepat kesiapan jaringan listrik dan peningkatan transmisi melalui reformasi terarah dan kemitraan strategis.

• Mengembangkan proyek percontohan dengan skema pembagian risiko transparan dan eksposur awal yang terbatas untuk dijadikan model replikasi.

•Menyusun rencana induk infrastruktur yang terintegrasi guna mendukung kebutuhan logistik dan kelancaran proyek.

•Kontribusi terhadap pengembangan pasar karbon yang kredibel dan mekanisme perdagangan emisi yang sejalan dengan target iklim nasional.

"Mewujudkan transisi energi Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar ambisi. Dibutuhkan aksi kolektif, penyelarasan kebijakan, dan kemitraan jangka panjang. Diskusi ini mencerminkan komitmen bersama membangun masa depan energi yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif,” kata Khalid Saleem, Principal Arup Indonesia.